Mental dan Kompetensi Kerja

(Sebuah Surat dari Siti Afina Zahrah tk.2 Akuntansi)

Usai perkuliahan, saya pernah berdiskusi dengan beberapa dosen yang telah cukup lama berkecimpung di dunia birokrasi. Ketika saya tanyakan permasalahan apa yang perlu mendapat perhatian dalam birokrasi di Kementrian Keuangan saat ini, jawaban mereka adalah kompetensi kerja para PNS. Pernyataan dosen-dosen saya ini bukan tanpa dasar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan bahwa 95% dari PNS di Indonesia tidak memiliki kompetensi kerja di bidangnya (ANTARA news). Miris memang, mengingat PNS adalah pelayan masyarakat yang seharusnya dapat melayani masyarakat dengan kemampuan terbaiknya yang disesuaikan dengan pekerjaan yang diemban.

Penyebabnya adalah, selain maraknya kasus suap dan nepotisme dalam pengangkatan calon PNS yang sudah menjadi rahasia umum, mental “pelayan” yang belum terbentuk dalam diri masing-masing PNS dan ketidaksiapan para lulusan perguruan tinggi untuk langsung terjun ke dunia kerja di pemerintahan juga menjadi salah satu akar permasalahan. Untuk dua masalah terakhir, saya ingin mengajukan beberapa usulan.

Pertama, semua calon PNS diambil dari mahasiswa sekolah kedinasan. Semua disini memiliki makna, mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta tidak memiliki akses sama sekali untuk masuk ke pemerintahan. Mungkin kebijakan ini akan menuai banyak kritik dan protes, namun menurut saya, mental menjadi PNS yang adalah pelayan masyarakat harus sudah tertanam sejak sebelum masa kuliah. Oleh karena itu, bagi pelajar yang benar-benar ingin menjadi pelayan masyarakat, silakan untuk mempersiapkan diri mengikuti tes masuk ke sekolah kedinasan yag merupakan pintu gerbang menuju calon PNS.

Kedua, setiap sekolah kedinasan yang ada di bawah naungan kementerian masing-masing, menempatkan mahasiswanya di kelas yang sesuai dengan instansi yang akan ditempati saat lulus nanti. Kita ambil contoh di STAN, tidak ada lagi kelas akuntansi, perpajakan, kebendaharaan negara, PPLN, PBB, atau pun Bea Cukai. Kelas dinamakan sesuai dengan nama instansi, misalnya kelas BKF, kelas Bapepam-LK, kelas BPK, dan seterusnya. Mata kuliah yang diajarkan pun disesuaikan dengan skill yang dibutuhkan saat nanti bekerja di instansi tersebut. Ini bisa menghemat anggaran negara untuk mengadakan pelatihan bagi pegawai baru di instansi-instansi, karena banyak dari mahasiswa yang tidak ditempatkan sesuai dengan spesialisasi yang dipelajarinya dulu. Ini juga dapat melatih fokus mahasiswa untuk benar-benar mempertajam skill nya karena mereka tahu, bahwa yang sedang mereka pelajari adalah yang akan sangat mereka butuhkan saat bekerja nanti. Bagaimana cara menempatkan mahasiswa pada kelas-kelas tersebut? Adakan saja tes untuk penempatan kelas, bisa berupa tes minat dan bakat, sekaligus tes pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam kelas itu, misalnya, tes untuk masuk ke kelas BKF dan Bapepam lebih ditekankan pada analisis masalah, karena saat bekerja nanti, mereka akan banyak berkecimpung dalam dunia tersebut.

Ketiga, praktik kerja lapangan yang menjadi syarat kelulusan bagi para mahasiswa di sekolah kedinasan diperpanjang waktunya, menjadi satu atau dua semester. Mereka tidak hanya dibebani tanggung jawab untuk praktik kerja di calon instansi mereka saja, tetapi juga tanggung jawab sosial, dimana masing-masing dari mereka wajib berpartisipasi dalam kegiatan sosial apa saja di lingungan sekitar dia melakukan PKL. Mengapa ini harus dilakukan? Disini lah tempat para mahasiswa membentuk mental pelayan masyarakat mereka. Bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil akan membuat para mahasiswa calon abdi negara ini mengerti, mengapa mereka dituntut untuk menjadi pelayan masyarakat yang benar dan tidak mengkhianati amanat rakyat. Praktik Kerja Sosial Lapangan ini adalah puncak dari proses yang akan ditempuh oleh masing-masing mahasiswa untuk mematangkan diri bekerja di pemerintah.

Dengan beberapa cara di atas, selain penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya dapat diminimalisir dengan pemusatan sistem belajar, pelayanan kepada masyarakat oleh para PNS juga dapat ditingkatkan dengan kuatnya mental “pelayan dan pengabdi negara” yang telah dimiliki oleh masing-masing PNS. Permasalah kompetensi kerja pun, sedikit demi sedikit dapat teratasi.

Siti Afina Zahrah

Sekolah Strategi Indonesia Jilid I