Apakah Kita Sudah Benar ???

(Sebuah surat dari Endra Sulistyono, 2D kebendaharaan negara)

                 

                 Apa yang sudah terjadi belakangan ini mengingatkan kita pada peristiwa tahun 1998 dimana pada saat itu Pemerintah dibuat tidak berdaya menghadapi aspirasi penuh emosi yang tidak mengindahkan lagi etika dan moral yang melekat sebagai identitas bangsa .

                Namun apa yang terjadi pada belakangan ini , dilatarbelakangi oleh sesuatu yang berbeda dari tahun 1998 , BBM , ya Bahan Bakar Minyak yang menjadi latar belakangnya . Berbagai kalangan baik itu mahasiswa , buruh , dan rakyat pada umumnya melakukan aksi turun ke jalan dengan seruan menolak kenaikan harga BBM .” APBN akan  jebol apabila BBM tidak dinaikan”, Opini yang di ajukan oleh pemerintah tersebut membuat geram “ kebanyakan “ elemen rakyat . Dengan penuh semangat mereka meneriakan penolakan atas opini tersebut . Bahkan jalur anarkis pun diambil dalam menyampaikan penolakan atas kenaikan BBM tersebut.

                Lalu apa yang dilakukan pemerintah ?

Tepat satu hari sebelum saya menulis opini ini pemerintah melalui parlemennya yaitu DPR mengadakan  rapat paripurna membahas tentang kenaikan BBM . Semua masyarakat Indonesia tau dan mengerti betapa alot dan sulitnya menentukan keputusan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat . Interupsi demi interupsi disampaikan , fraksi fraksi saling menyampaikan pendapatnya . dan hasilnya??

                Apapun hasilnya tentu saja itu adalah yang terbaik bagi rakyat .Pemerintah kita adalah yang terbaik yang kita miliki . Dan apapun kebijakan dan keputusan pemerintah adalah yang terbaik buat rakyatnya . Jika kita masih menunjukkan aksi anarkis setelah ini , maka sudah saatnya kita membuka mata , dan berfikir , apakah kita sudah baik ??

Semoga bermanfaat ..

Naikan Sajalah BBM itu

(sebuah surat dari Desy Jayanti, 2T Pajak)
 

Saudaraku, aku mau bercerita sejenak tentang kenaikan BBM yang sedang ramai dikicaukan orang. Tapi.aku mohon maaf kalau ide kita tak saling bersisian. Semoga tak terjadi pertikaian antara kita atas perbedaan yang ada.

Baiklah Saudaraku,

Lihatlah berita sejenak. Banyak yang turun ke jalan, menentang kenaikan BBM. Berupa-rupa almamater sudah memadati jalanan hendak menyuarakan suara rakyat.

"Batalkan kenaikan BBM!"

Aku tak menentang mereka yang turun ke jalan dan bersuara lantang itu. Aku mengapresiasi keberanian dan semangat perang mereka. Namun aku menyayangkan jika tak berlangsung lama setelah itu, suara-suara lantang berubah menjadi keributan, berujung menjadi bentrokan antarmereka dan aparat keamanan.

Media pun langsung menyoroti dan entah kenapa selalu terkesan bahwa aparatlah yang salah dalam hal ini. Padahal, siapa yang melempar batu duluan. Siapa yang menyulut api, membakar ban dan menutup jalanan.

Aku bukan menentang tapi sekedar memberi saran, sebenarnya rakyat yang mana yang sedang mereka perjuangkan. Rakyat yang ketakutan dan berdiam diri di dalam rumahnya saat kericuhan mereka di jalanan sembari di kejauhan melihat apakah mereka sudah tenang melalui pemberitaan. Atau rakyat yang ketakutan akan nasib anakny di pulau seberang padahal belum-belum BBM dinaikkan, BBM mereka justru sudah naik duluan. Akibat ulah para penimbun, BBM menjadi langka hingga harganya di pasaran menjadi hampir dua kali lipat harga yang sudah dinaikkan.

Rakyat yang mana yang mereka bela? Rakyat yang selama ini bermobil mewah tapi tetap memakai BBM murah atau rakyat yang selama ini diam-diam menyelundupkan BBM murah ke negeri sebelah, atau rakyat yang sedang berangsek merebut tampuk kekuasaan?

Awaas, hati hati Saudaraku. Jangan mudah diprovokasi. Lalu apa saranku kalau aku setuju BBM dinaikkan?

Gratiskan biaya pendidikan untuk semua anak Indonesia mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Hentikan pendidikan sebagai komoditi. Buatlah ia bisa dinikmati oleh semua orang yang menginginkannya. Sekali pun belum bisa menggratiskannya, berikan ia kredit pendidikan dan pembayarannya nanti setelah ia selesai dan bekerja. Ide ini disampaikan oleh Pak Irwanda Wisnu Wardana. Dan saya setuju agar tak ada lagi anak Indonesia yang takut untuk melanjutkan pendidikannya di tempat yang ia inginkan karena terkendala masalah keuangan.

Semoga bermanfaat!

Bukan Mimpi Semu, Kawan !

(Sebuah Surat dar Novi Lina Wati Tk.2 Akun)  

 

Hampir semua rakyat Indonesia, untuk negeri ini mempunyai impian yang sama yaitu sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik. Baik seperti apa?   Pemerintahan berjalan bersih, tidak ada lagi Korupsi, Kolusi, nepotisme.  Budaya “asal bapak senang” lenyap dari meja pemerintahan.  Kebiasaan uang keluar urusan lancar lenyap dari birokrasi negeri ini.  Orang –orang yang berprinsip pertebal kantong sendiri peduli amat dengan kas negara sirna dari sistem birokrasi. Apakah itu semua hanya mimpi?  Birokrasi Indonesia yang baik itu apakah hanya negeri di atas awan? Negeri khayalan? Bukan ! Kita bisa mewujudkannya.  Pemerintah sendiri telah memulai usaha untuk ini dengan program reformasi birokrasi.   

Apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan atau perombakan sistem pemerintahan dengan tujuan yang lebih baik.  Pemerintah secara bertahap telah melaksanakan rangkaian program reformasi birokrasi itu.  Namun, dalam prakteknya masih ada saja hal hal yang menodai reformasi birokrasi itu sendiri.  Masih banyak pejabat pemerintah “nakal” bebas beraksi.  Perbaikan sistem tanpa perbaikan pelaksananya adalah gerakan kosong belaka menurut saya.  Setelah sistem diperbaiki, kini giliran aparat pemerintah lah yang harus direformasi.  Bagaimanapun teknisnya, tujuannya adalah peningkatan iman dan taqwa para aparat pemerintah itu.  Ketika yang menjalankan pemerintah sudah kokoh segi spriritualnya, yaitu iman dan taqwa nya sudah kuat, akan merembet pula pada berbagai hal yang ia kerjakan.  Semuanya akan searah, sejalan dengan peraturan yang ada.

Lalu bagaimana dengan yang bukan pemerintah dan aparat pemerintah, peran kita di sini seperti apa?  Tentu berperan besar.  Negara ini dalam jalan menuju ke arah yang lebih baik membutuhkan dukungan yang kuat dari para pemuda, dari semua rakyat Indonesia.  Mendukung perubahan ke arah yang lebih baik bearti turut serta dalam pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi ini.  Selain itu, kita juga harus ikut “mereformasi” diri kita sendiri .  Kita juga kelak yang akan duduk di kursi –kursi pemerintahan, jadi persiapkan mental kita dari sekarang.  Perbaiki diri sejak dini dan terus teguh dalam berprinsip.  Jika kita telah melaksanakan semua ini, turut serta mengawasi dan mereformasi diri, apakah impian kita untuk negeri kita lebih baik masih sekedar mimpi? Saya rasa ini akan menjadi kenyataan.  Bangkit pemuda Indonesia ! Kita bukan hanya sekedar penerus bangsa, melainkan kita lah generasi yang akan merubah bangsa ini menjadi lebih baik .

Reformasi Birokrasi: Merubah Be Serviced Oriented ke Service Oriented

(Sebuah Surat dari Riyan Al-Fajri 2X Akun)

               

                  Apa yang pertama kali kita pikirkan tentang reformasi birokrasi? Renumerisasi? Sebagian orang mengatakan ya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa reformasi birokrasi lebih daripada hanya renumerisasi. Reformasi birokrasi dipromosikan sebagai penguatan terhadap hegemoni kekuasaan pejabat masa kini. Betapa tidak? Harapan besar dinyatakan dalam proses ini, mulai dari integritas tinggi, produktifitas tinggi dan bertanggung jawab, serta kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Harapan yang begitu jauh dari kenyataan dilapangan saat ini.

                Kita mulai dari kata “integritas”. Integritas merupakan kesesuaian apa yang dilakukan, diucapkan, dan diyakini dalam hati nurani. Tujuan utamanya tentu menghindarkan diri dari korupsi. Jika menurut Transparency International Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia baru 3,0, reformasi birokrasi menjadi tumpuan utama untuk memperbaiki IPK tersebut. Tidak perlu muluk-muluk dengan hanya berpangku tangan pada KPK sebagai lembaga yang punya kepentingan tentang hal ini. Reformasi birokrasi diharapkan bisa menjadi alat pencegah efektif tindakan korupsi di lingkungan Pegawai Negeri.

                Hal ini disesuaikan dengan semangat Reformasi Birokrasi itu sendiri sesuai dengan Permen PAN No. 15 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yakni membangun birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif, transparan, melayani masyarakat dan akuntabel. Terkesan muluk karena bertentangan dengan apa yang terjadi saat ini dimana efisiensi lembaga pemerintah dipertanyakan. Contoh kecil bisa terlihat pada banyak BUMN yang merugi akibat inefisiensi nya. Lalu ada masalah kurangnya produktifitas PNS karena gemuknya formasi PNS dalam kelembagaan tertentu, tidak meratanya penempatan PNS, contoh banyak kekurangan guru PNS di daerah tapi kelebihan guru PNS di kota.

Join Us?

Korupsi, Sebuah “Budaya” Di Negeri Tercinta Ini Dan (Hampir) Semua Orang Adalah Seorang Koruptor

(Sebuah Surat dari Tri Aryawan, Mahasiswa STAN)

Maaf jika ada yang tersinggung dengan pemilihan judul saya. Banyak dari masyarakat sekarang ini memandang dari satu sisi saja, korupsi tidak dibenarkan dan harus diberantas. Tapi, apakah kita pernah melihat dari sisi lain, sisi paling mudah sekaligus paling sukar untuk dilihat, diri kita sendiri. Tak usah banyak menghujat koruptor jika diri kita sendiri korup. Korupsi itu bukan hanya penggelapan uang negara. Mari kita ingat lagi, pernahkah anda datang terlambat ke sebuah acara atau pulang lebih cepat? Pernahkah anda memarkuppermintaan uang kepada orang tua? Atau berbohong bahwa anda harus beli buku disaat ternyata uang itu anda pakai beli barang lain? Jika anda bertanya kepada saya, maka saya akan menjawab “ya, saya pernah melakukannya dan saya malu melakukannya”. Korupsi waktu dan uang jajan tetaplah sebuah korupsi kawan.

Berhentilah bermunafik ria, disaat anda berteriak lantang hapus korupsi di negeri ini, hukum mati para koruptor, tapi diri anda sendiri tanpa anda sadari telah menjadi seorang koruptor. Pantaskah seorang koruptor menghujat “kawan”nya sendiri. Bahkan sesama sopir bis pun dilarang saling mendahului, masa sesama koruptor saling menghujat, bisa dianggap sebagai koruptor yang tidak berperikekoruptoran. 

Banyak kawan-kawan mahasiswa yang berteriak anti korupsi, tapi apa mereka sendiri yakin dapat menjaga integritas itu saat bekerja bahkan sampai tua. Saya yakin bahwa koruptor-koruptor itu dulu saat mahasiswa juga pernah, meski hanya sekali, mengatakan bahwa tidak akan melakukan korupsi.

Attitude, Aptitude and Altitude

(Sebuah Surat dari Danang Syaefrudin, Tk.2 Pajak)

 

Pajak,Pajak,Pajak dan Pajak, Itu yang menjadi major saya di STAN, kampus yang terkenal akhir-akhir ini berkat keberadaan Pajak di negeri ini,Indonesia.

Sayang, Pajak bukan diekspos karena keberadaannya yang mampu menghidupi lebih dari 75% kebutuhan negeri ini yakni sekitar 800 Trilliun per tahun, tapi Pajak diekspos karena kepincangan-kepincangan yang dikarenakan para pegawainya. Tak usah dijelaskan pun ketika seorang mendengar kata Pajak maka ia akan menggeneralisasikannya dengan penyakit lama negeri ini,KORUPSI. Mungkin itu wajar. Mereka kesal dan mereka marah pada Pajak dan tentunya para pegawainya juga. Ini semata-mata bukan berarti mereka benci,tapi sebaliknya mereka sayang mereka merindukan negeri yang gemah ripah loh jinawi, penuh kesejahteraan dan kemakmuran di setiap sudut negeri.

Memperbaiki, Bukan Mengecam !

(Sebuah Surat dari Meini Wahyu Utami Tk.2 KBN )

“Apa-apaan INDONESIA ini,bisanya cuma demo,bakar-bakaran!”

“Ngapain juga ngabis-ngabisin APBN buat rapat bikin peraturan,wong kalo udah jadi juga dilanggar”

“Udaah,kita kan rakyat kecil,mana mau NEGARA ng dengerin keluhan kita?”

“BIROKRASI udah semrawut gini,mana bisa diperbaiki?,beuh”

“Ada ga si INSTANSI yang ga kotor?”

Tidak asinglah mendengar ungkapan-ungkapan semacam ini,hampir tiap hari di sembarang tempat,tak peduli kalangan manapun sering mengucapkan kalimat-kalimat ini.Oh ya saya jadi tertarik untuk bercerita,beberapa minggu yang lalu,hari selasa kalau tidak salah,saya lupa tanggalnya,seperti hari biasanya saya masuk kuliah.Kuliah pagi dari jam delapan sampai jam setengah sebelasan,mendadak ternyata hari itu ada kuliah pengganti jam setengah dua siang,karena jarak kos dan kampus lumayan jauh dan hari itu lumayan panas,maka aku memilih istirahat di masjid depan kampus.

“Eh masya Allah ada si embak,assalamu’alaykum”mbak wiwik petugas masjid senyum dan bersalaman denganku

“Wa’alaykumsalam warahmatullah mbak”,kubalas senyumnya

Karena sudah selesai bersih-bersih,mbak wiwik ini mengajakku bertukar cerita,sampai lapar di perutku memberikan sinyal.

“Makan dulu yuk mbak”,ajaknya

“Oh iya mbak saya nanti aja”,jawabku masih sambil berpikir-pikir mau makan siang atau tidak

“Yaudah saya duluan ya mbak mei,nanti nyusul aja”..senyum sambil berlalu

Tingkatkan "IT" Mesin dan Manusia

 (Sebuah Surat dari Adenency Bekti Utami tk.2 KBN)                                          

banyak masalah di birokrasi ? itu sudah biasa. Yang luar biasa itu yang biasa menyelesaikan masalah. 

Diam saja ketika dihujat habis habisan oleh media juga bukan pilihan yang tepat-dalam kacamata saya-. 

kita yang notabene adalah calon calon birokrat yang nantinya akan berkecimpung dalam dunia perbirokrasian sudah tentu ketika ada masalah birokrasi selayaknya menjadi tanggung jawab kita bersama. 

"ahh, saya masih mahasiswa , gak ngerti apa apa ." 

adakah di antara kawan kawan masih berfikir seperti kalimat di atas ? 

wake up guys ! kalian mahasiswa, siswa yang sudah bertitle maha,  maka manfaatkanlah ke-maha-an kalian dengan sebaik baiknya.. 

Reformasi 'Aparat' Birokrasi

(Sebuah Surat dari Nourma Mei Shinta tk.2 KBN )                                                           

Ketika kata reformasi birokrasi hinggap ditelinga saya, maka otomatis tampilan pertama otak saya adalah sebuah pemandangan lingkungan perkantorang yang bersih tanpa korupsi, pelayanan prima tak berbelit-belit, dan dengan prosedur simple tidak membingungkan.

                Entah bayangan itu benar atau tidak, yang jelas reformasi birokrasi ini adalah sebuah langkah konkrit pemerintah dalam upaya mewujudkan sebuah good governance. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah perbaikan tata kelola pemerintahan.

                Pembentukan tata kelola yang baik berarti melakukan perbaikan diberbagai bidang. Bukan hanya pada sistemnya, peraturan perundang-undanganya, atau oraganisasi kerjanya, melainkan juga pada aparatur pemerintahnya. Seperti dalam misi reformasi birokrasi nomor 3 yaitu pengembangan budaya, nilai kerja dan perilaku yang positif.

Peran Pemuda dan Mahasiswa Calon Birokrat

(Sebuah Surat dari Masithoh Sobron Jamilah tk.2 Akuntansi)

Berbagai fenomena kebobrokan sistem pemerintahan terus melanda negeri kita tercinta. Liat saja Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang semakin merajarela. Buruknya pelayanan publik bukan lagi jadi rahasia. Produktivas pegawai pemerintah begitu rendah, kinerja yang dilakukan belum optimal. akuntabilitas atau pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masalah kedisiplinan banyak dipertanyakan. Betapa banyak pelayan masyarakat yang sering mangkir pada jam kerja. Itu fenomena yang terjadi, bagaimana efeknya? tentu saja yang merasakan adalah masyarakat lagi.  lagi –lagi mereka yangg harus menanggung beban buruknya sistem birokrasi negara. Tak sedikit rakyat yang menderita karena korupsi dan terlunta- lunta akibat buruknya pelayanan publik. 2 hal pokok itu.

Apa yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini? Tak lain tak bukan adalah reformasi birokrasi.  Yaitu perubahan dan pembaharuan yang mendasar dan menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang menyangkut kelembagaan, kepegawaian dan administrasi. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya suatu tatanan organisasi instansi pemerintah yang terstruktur dengan baik. Dengan kriteria integritas harus dijunjung tinggi, produktivitas yang optimal, pelayanan publik secara prima, sistem yang bersih dan akuntabel, transparansi, kinerja pegawai yang efektif dan efisien serta berkompetensi.

PEMBENTUKAN MENTAL PEGAWAI SEBAGAI PENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI

(Sebuah Surat dari Hendy prihambudi tk.2 Akuntansi)

Reformasi birokrasi adalah penataan kembali organisasi, yang diharapkan dengan penataan tersebut tercipta suatu kondisi yang mendukung visi  organsisasi tersebut. Sesuai dengan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan - sebagai  kementerian pelopor reformasi birokrasi,  reformasi birokrasi dibagi menjadi tiga pilar utama; Organisasi, Proses Bisnis, dan Sumber Daya Manusia. Untuk menjamin terciptanya reformasi birokrasi, ketiga pilar tersebut harus membentuk kesatuan yang padu, dalam artian, tidak bisa salah satunya ditinggalkan, dan kegagalan satu pilar, merupakan kegagalan bagi pilar lainnya. Tanpa mengesampingkan dua pilar yang lain, dalam esai ini penulis akan mengulas mengenai pilar ke tiga dari pilar reformasi birokrasi, yaitu sumber daya manusia.

Dalam pembentukan organisasi dan proses bisnis, suatu sistem cukup menetapkan tiga hal: penetapan tujuan, pembentukan standar operasional prosedur, dan pengawasan. Ketika paling tidak tiga hal tersebut dipenuhi, setidaknya organsisasi tersebut masih bisa “hidup” dan masih ada harapan untuk mewujudkan tujuannya. Hal ini berbeda dengan penciptaan sumber daya manusia. Karakter manusia yang berbeda-beda, kompleks, dan susah ditebak menjadikan tidak cukup mudah bagi suatu organsiasi untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang diinginkan.

Pemantauan Reformasi birokrasi

(Sebuah Surat dari Choirul Roziqin tk.2 Pajak)

     Seiring berjalannya waktu Indonesia sebagai negara berkembang mengalami proses pembelajaran tentang bagaimana mengelola lembaga-lembaganya baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Dalam pelaksanaannya tentu saja ada yang dinamakan birokrasi atau proses yang harus dilalui untuk memberikan pelayanan kepada rakyat yang disusun secara bertahap guna mengunci kredibilitas, intinya demi keberhasilan dan kemajuan. Birokrasi sebenarnya difungsikan supaya proses berjalan terkendali, efisiensi waktu dan tenaga, serta tercipta integritas dan integrasi oleh pelayan publik. Namun demikian banyak sekali birokrasi di Indonesia yang masih terlalu berbelit belit untuk menghasilkan produk layanan publik, sehingga membutuhkan waktu yang lama, orang banyak, dan dana yang tidak sedikit. 

            Bagi saya birokrasi itu penting tapi tidak boleh sampai menimbulkan hambatan yang sebenarnya bisa dihilangkan. 

Integritas dan Kapabilitas

( Sebuah Surat dari Reza Maulana Tk.2 KBN)

Inti dari birokrasi adalah birokratnya atau orang-orang yang berada di dalam birokrasi itu. Maka dari itu, jika kita ingin memperbaiki atau mereformasi birokrasi, kita harus memperbaiki orang-orang yang ada di dalamnya. Perbaikan yang dilakukan adalah dalam hal integritas dan kapabilitas dari orang-orang tsb.

Integritas yang dimaksud adalah seperti yang kebanyakan orang tahu. Contoh mudah dari integritas adalah saat kita menerima suap, kita menolaknya. Lalu, mengenai kapabilitas juga banyak orang sudah tahu apa maksudnya. Namun, kita perlu tekankan disini bahwa kinerja seorang birokrat atau Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi itu sendiri. Sebab, sekali lagi, keadaan birokrasi itu tergantung pada birokratnya. 

PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI

(Sebuah Surat dari Silva Nur Fitrianti Tk.2 KBN)

Semangat reformasi birokrasi di Indonesia terasa kian kental dari masa ke masa. Bagaimana tidak, seiring dengan mencuatnya pemberitaan mengenai kasus yang menimpa para birokrat di media massa Indonesia, teriakan mengenai reformasi birokrasi kian santer terdengar. Tak ayal, dua frase ini sangat familiar di telinga rakyat Indonesia, meskipun beberapa masyarakat awam dengan makna dari frase ini.

Reformasi birokrasi lahir sebagai wujud pencapaian cita-cita negara Indonesia untuk mampu menjadi payung yang menaungi, melindungi, dan memfasilitasi segala kebutuhan rakyat. Birokrat merupakan aspek penting dalam suatu negara yang dapat mengatasi market failure dalam menyediakan kebutuhan publik. Sehingga muncullah suatu hubungan kausa dimana untuk memberikan layanan publik yang baik, maka wajib hukumnya untuk menciptakan birokrat beserta sistem birokrasi yang baik pula.

Mental dan Kompetensi Kerja

(Sebuah Surat dari Siti Afina Zahrah tk.2 Akuntansi)

Usai perkuliahan, saya pernah berdiskusi dengan beberapa dosen yang telah cukup lama berkecimpung di dunia birokrasi. Ketika saya tanyakan permasalahan apa yang perlu mendapat perhatian dalam birokrasi di Kementrian Keuangan saat ini, jawaban mereka adalah kompetensi kerja para PNS. Pernyataan dosen-dosen saya ini bukan tanpa dasar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan bahwa 95% dari PNS di Indonesia tidak memiliki kompetensi kerja di bidangnya (ANTARA news). Miris memang, mengingat PNS adalah pelayan masyarakat yang seharusnya dapat melayani masyarakat dengan kemampuan terbaiknya yang disesuaikan dengan pekerjaan yang diemban.

Penyebabnya adalah, selain maraknya kasus suap dan nepotisme dalam pengangkatan calon PNS yang sudah menjadi rahasia umum, mental “pelayan” yang belum terbentuk dalam diri masing-masing PNS dan ketidaksiapan para lulusan perguruan tinggi untuk langsung terjun ke dunia kerja di pemerintahan juga menjadi salah satu akar permasalahan. Untuk dua masalah terakhir, saya ingin mengajukan beberapa usulan.

Perbaikan Mutu SDM

(Surat Shofianto Akmal, Tk.3 Akuntansi STAN)

Akhir- akhir ini kasus korupsi di direktorat jenderal pajak mulai terkuak lagi. Masyarakat heboh menjustifikasi bahwa reformasi birokasi di kementrian keuangan tidak berjalan. Sebenarnya dari sudut pandang saya sebagai seorang mahasisiwa Prodip Akuntansi STAN yang nantinya akan sedikit banyak berkecimpung di direktorat ini, sejak tahun 2002 DJP sudah mengalami banyak perubahan yang biasa kita sebut modernisasi. Dimulai dari perubahan Undang-undang pajak, perubahan struktur organisasi, penyederhanaan pelayanan, dan penyempurnaan proses bisnis. Menurut saya hal ini telah memberi dampak perubahan signifikan terhadap kinerja direktorat ini. Bisa kita lihat dari perkembangan realisasi penerimaan perpajakan yang terus meningkat sampai tahun 2012 ini.
Budaya kerja yang korup pun teah banyak berurang seiring dengan diterapkannya sisitem pengawasan internal, baik secara preventif atau represif berupa penindakan tegas terhadap pegawai yang korup.